Anggaran Belanja untuk PNS Kita Lebay!

MenPAN: Anggaran Belanja untuk PNS Kita Lebay!

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Abubakar mengakui saat ini belanja pegawai untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia terlalu besar. Padahal masih banyak pos anggaran yang bisa dihemat berdasarkan skala prioritas dan penggunaan teknologi.

"Anggaran belanja pegawai kita ini lebay. Harusnya kalau ada anggaran proyek naik maka persentase fee-nya turun. Tapi ini anggaran belanja naik, naik juga belanja pegawainya," ujar Azwar dalam Seminar Nasional Dalam Rangka HUT Ke-41 Korpri dengan tema "Membangun Birokrasi Kelas Dunia yang Berwawasan Kebangsaan" di Kantor Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/2/2013).


Menurut Azwar, dengan perkembangan teknologi, para PNS bisa menghemat anggaran sekitar 11 persen dalam pengadaan barang secara elektronik. Selain itu, teknologi juga mampu mengefisiensikan waktu dalam pemberian laporan secara elektronik.

"Jadi dengan adanya e-performance, tidak perlu bolak-balik ke pusat menyerahkan laporan. Ini berapa uang yang bisa kita hemat," tegasnya.

Hal yang bisa dihemat lainnya, adalah belanja perjalanan dinas. Menurut Azwar, sekitar 20 persen anggaran bisa dihemat dari pos ini.

"Kadang antar satu departemen bikin kegiatan tidak jelas. Sekitar 20 persen anggaran perjalanan dinas tidak perlu," ungkapnya.

Selain belanja operasional PNS tersebut, Azwar menyatakan uang yang dikeluarkan untuk gaji dan pensiun PNS juga terlalu besar.

"Sekarang gaji pokok PNS itu paling rendah Rp 1,2 juta, paling tinggi Rp 4 juta, kalau dinaikkan dampaknya ke pembayaran pensiun, pemerintah tidak mampu. Untuk pensiun, hanya Rp 7 triliun sumbangan dari PNS, padahal pemerintah harus membayarkan Rp 60 triliun, jadi harus ditambah Rp 50 triliun dari negara," paparnya.

Azwar menyatakan, pihaknya tengah memperbaiki anggaran dan kinerja sehingga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat tetapi terjadi peningkatan pelayanan juga kepada masyarakat.

"Perlunya memperbaiki anggaran dan kinerja. Apapun yang disemangati tapi kalau orang lapar maka sulit (dilakukan). Lapar dengan huru hara itu dekat sekali. Makanya tingkat kesejahteraan masyarakat (PNS) harus terjamin," pungkasnya.