PNS LEBAY

Meningkatkan Kinerja PNS

2008-12-12T11:14:00.000-08:00

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Dengan tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi, mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang jangkar (US $). Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana. Sistem penggajian ini diyakini merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (corruption by need). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kenyataan bahwa gaji PNS tidak memadai menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku korupstif PNS. Demikian pula, sikap toleransi PNS terhadap lingkungan kerja yang korup menjadi semakin meluas di seluruh Indonesia, seiring berkembangnya pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkorup di dunia sehingga harus segera dicarikan solusinya.

Kebijakan pemberian honorarium kepada PNS yang selama ini dilakukan hanya terbatas kepada PNS yang terlibat pada kegiatan proyek, pada unit kerja teknis tertentu justru menimbukan ketimpangan dan berpotensi menyulut kecemburuan antar PNS. Kondisi tersebut mengakibatkan demotivasi kerja bagi sebagian besar PNS. Usaha telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah misalnya Kabupaten Solok (pada tahun 2003), Pemerintah Provinsi Gorontalo (pada tahun 2004) dan Pemerintah Kota Pekanbaru (pada tahun 2006) dalam mencari solusi untuk mengatasi rendahnya pendapatan PNS. Cara yang diterapkan hampir sama yaitu dengan memberikan tambahan pendapatan secara merata kepada seluruh pegawai, namun yang berbeda adalah syarat pemberian tambahan pendapatan tersebut. Pemberian tambahan pendapatan tersebut dimaksud supaya tidak menimbulkan kecemburuan diantara PNS. Berdasarkan peraturan baru yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006, pasal 39 ayat (2) berbunyi: “Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja”. Dengan ketentuan tersebut maka memungkinkan bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan bagi PNS daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap PNS diatas sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya pendapatan PNS karena

salah satu kriteria pemberiannya didasarkan atas prestasi kerja.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini memandang bahwa pendekatan diatas merupakan terobosan untuk mengatasi rendahnya pendapatan PNS, sebelum pemerintah mampu melakukan reformasi sistem penggajian PNS secara nasional. Harapan kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah Dengan diberlakukannya kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS daerah diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh PNS termasuk pegawai pada garis depan pelayanan agar dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai standar prosedur baku (SOP) yang ditetapkan. Pemerintah di daerah dapat memberlakukan sanksi yang tegas bagi pegawai yang menerima suap dalam memberikan layanan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang persepsi pegawai setelah diberlakukannya pemberian tambahan penghasilan. Apakah pegawai merasa senang (sejahtera) dengan adanya kebijakan tersebut serta apakah telah terjadi peningkatan integritas pegawai dengan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan.

Terjadinya peningkatan kualitas layanan salah satunya ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi. Apakah pegawai merasa penghasilannya meningkat dan kebutuhannya terpenuhi, serta apakah dengan kebijakan tersebut dapat menghilangkan rasa iri hati diantara mereka. Apabila beberapa indikator tersebut ditemukan positif dalam studi ini, maka kebijakan tambahan penghasilan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan motivasi terhadap pegawai serta segera ditularkan ke daerah lain agar terjadi peningkatan prestasi dan produktifitas pegawai secara nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan tambahan penghasilan bagi PNS daerah Agar pemberlakuan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS daerah tidak menimbulkan kritikan dari masyarakat, maka harus didasarkan pada aspek-aspek yang secara riil dapat mendukung terhadap terwujudnya kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai. Hal pokok lain yang perlu dipersiapkan dalam memulai untuk melaksanakan kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS antara lain: 1) Dasar Hukum untuk dapat diterapkannya kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS daerah. Dengan dasar hukum berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri tahun No. 13 tahun 2006, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk diberlakukannya kebijakan tersebut; 2) Mengidentifikasi sumberdana dan jumlah dana, khususnya identifikasi honor-honor yang diberikan kepada pegawai sebelumnya, kemudian untuk disatukan, serta tidak menciptakan anggaran baru (sub-mak baru) dari APBD yang mengarah kepada pemborosan keuangan; 3) Mengidentifikasi seluruh jumlah pegawai baik struktural maupun fungsional; 4) Menyusun dasain sistem untuk menetapkan syarat-syarat pemberian tambahan penghasilan yang jelas dan mengarah kepada kinerja; 5) Mendesain sistem pengawasan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan tersebut; 6) Menetapkan besaran tambahan penghasilan bagi masing-masing pegawai dengan mengacu kepada azas kepatutan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan; 7) Menghapuskan pemberian honor yang lain: 8) Meningkatan kompetensi pegawai sesuai bidang tugas sehingga acuan pengukuran pemberian tambahan penghasilan dengan menggunakan standar pengukuran prestasi kerja dapat dipertahankan.

Baca Artikel Lengkapnya

10 Desember Hari Korupsi Sedunia

2008-12-11T21:46:00.000-08:00

Setelah 9 Desember 2008 hari anti korupsi sedunia, maka besoknya adalah hari korupsi sedunia, apalagi di Indonesia, terbukti langsung muncul lowongan kerja untuk menjadi PNS dan langsung jadi pejabat:

Dibuka lowongan untuk menjadi Pejabat Pemerintah dengan persyaratan:

1. IPK maksimal 1,00; Pintar atau Bodoh tidak menjadi prioritas tapi harus Pintar dan Pandai menjilat dan menyikut.
2. Berkepribadian Meyenangkan Atasan
3. Integritas Tinggi; tidak boleh melawan arus, dapat mengikuti kebiasaan yang sudah ada, meskipun kebiasaan itu salah, tdk efektif, tdk efisien, merugikan anak buah, dsb, yang penting aman.
4. Dapat mengoperasikan Komputer, Diutamakan mempunyai kemampuan "kwitansi" enjineering untuk peng SPJ-an.
5. High Team Work, mampu bekerja sama dengan bendahara untuk pengaturan pemotongan-pemotongan dan setoran-setoran.
6. Determinasi Tinggi, mempunyai keterampilan menguasai anak buah dengan untuk memecah belah mereka.
7. High Pressure; mampu bekerja dalam kebohongan tingkat tinggi.
8. Negotiation Skills; Mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan pihak-pihak pemeriksa (seperti bawasda, kejaksaan, BPK, dsb)

Bagi yang tidak mempunyai kualifikasi dan klasifikasi yang dipersyaratkan di atas, jangan berharap sedikitpun untuk menjadi pajabat, karena jabatan itu adalah "amanah", bukan untuk diperebutkan atau dibeli.... :)

Selamat Hari Korupsi Sedunia...

Tipe-Tipe PNS

2008-12-11T09:49:00.000-08:00

Ada beberapa jenis PNS yang muncul akibat sistem yang amburadul ini:

1. PNS Calon Pejabat ; Siap untuk diangkat menjadi pejabat dengan cara apapun dan bayar berapapun. Siap menjilat atasan dan berlindung di ketiak atasan.

2. PNS Cari Aman; yang penting ke semua orang harus baik, walaupun itu salah, walaupun itu tidak enak, tidak ada inisiatif, kreatifitas, diam saja, ikuti arus saja, yang penting aman... (Jumlah Tipe PNS ini paling banyak)

3. PNS Calon Dipindah; Penuh inovasi dan kreatifitas, berani berbeda pendapat dgn atasan, mempunyai ide-ide untuk pengembangan. (Jumlah Tipe PNS ini sangat sedikit sekali, kalaupun ada mungkin sudah dipindah ke kelurahan terpencil)

Hari Anti Korupsi Dunia 09 Desember 2008

2008-12-11T08:53:00.001-08:00

hehehehehe... anti korupsi... susaaaahhhhh neng...

- Tiap kegiatan harus setor ke dinas/instansi 10%

- Honor dan lembur di atur antara kepala seksi dengan bendaharanya.

- Gimana mau bagus hasil kegiatannya, 10% dah setor ke dinas katanya untuk koordinasi, honor dipotong juga 10%, belum honor yang di "patpatgulipat" tandatangan 500rebu, keterima cuman 200rebu... belum SPJ aspal, kuaitansi dan bon aspal (yang penting ber NPWP... hehehe lucu deh...), gimana nga akan bermasalah dengan kejaksaan, BPK, atau institusi pemeriksa lainnya, kalau uang untuk kegiatan sudah habis untuk dikorupsi... pantaslah... makanya potong tuh lingkaran setannya.

- lelang diatur biar dapet uang japrem, kalau nga diaturpun yang menang tetap diminta uang, uang dinaslah, buat kejaksaan lah, buat apalah... yang jelas buat korupsi...

- beda pendapat dengan atasan biar dinas bersih dari korupsi??resikonya; mau dipindah ke kelurahan terpencil!!!??? gitulah budaya feodal yang masih membabi buta, saya keponakan ini, saya kakak ipar kang sekda, saya anunya ini... halah yang jelas... anda tidak punya kemampuan dan kepantasan jadi pejabat, kemampuan anda hanya "feodalisme"

- BKD (badan kepegawaian daerah) atau apapun istilahnya, nga ada papanya, kalau mau pindah tinggal bayar, kalau pejabat mau mindahin karyawan yang tidak cium tangannya dan menjilat bokong pejabat, tinggal bikin disposisi saja, pindahkan ke kelurahan paling pojok :)

- Bapak Haji Anuini... halah sudah haji tapi kelakuan kaya calo terminal,

pejabat yg sudah haji : hallo pa haji gimana nih proyek ini ada yang nyanggah, gimana nih biar kondusif

pejabat yg sudah haji juga: oh coba deh suruh panitianya ke kantor saya yah ji... nanti kita aturlah biar kondusif...

halah hajiiii.... hajiiii... kalau lupa aja nulis gelar hajinya... nga bakalan di tandatangan tuh :)

haji lebay siah!!!

Apel Pagi

2008-11-29T14:07:00.000-08:00

Seorang PNS apalagi PNS Lebay, harus mengikuti apel pagi setiap hari, plus pada hari-hari tertentu wajib berubah kostum dan hadir di tempat-tempat tertentu untuk melakukan upacara.

Kembali ke Apel Pagi, sebenarnya nga lebay-lebay amir sih apel pagi ini, malahan terlalu cepat kalau menurut saya... soalnya hanya sekedar;

menit ke-1 pembina apel: apel pagi mulai, laporan

menit ke-1 pimpinan apel: Kepada pembina apel pagi, hormat graaaakkk

semuanya hormat dan pembina membalas hormat

menit ke-1 pimpinan AP: lapor apel pagi siap dimulai, laporan selesai

menit ke-2 pembina AP: laksanakan

menit ke-2 pimpinanAP: kembali ke tempat

menit ke-2 pempinan AP: istirahat di tempat gruuaaakkk

menit ke-2 pembina AP: sebelum melaksankan tugas mari kita berdoa, berdoa mulai

menit ke-3 semuanya berdoa

menit ke-4 pembina AP: selesai

menit ke-4 pimpinan AP: Siap Gruuuaaakk, lapor apel pagi selesai, laporan selesai

menit ke-4 pembina AP: Bubarkan (kemudian balik badan)

menit ke-4 pimpinan AP: Bubar Jalan

menit ke-5 Tamat

Kurang lebay deh.... :)

Arti Lebay

2008-11-29T13:59:00.000-08:00

Setelah tanya om google, baru tahu deh artinya lebay, ternyata Lebay adalah sebuah kata istilah yang kemunculannya dimulai sejak tahun 2006 yang berarti melebih-lebihkan diri sendiri tanpa memperdulikan tanggapan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang ada ditengah masyarakat. Dalam arti singkatnya, Lebay bisa berarti Sombong / Egoistik / Terlalu berlebihan. Dalam berpendapat, mereka yang Lebay biasanya menanggap diri mereka yang benar dan apa yang menjadi sudut pandang ataupun pendapatnya sudah menjadi ketetapan yang sulit diubah lagi. Mereka yang Lebay, sulit untuk menerima pengakuan orang lain yang tidak dia sukai tentang dirinya. Sangat senang menerima apa yang menjadi harapannya dan menolak apa yang tidak dia sukai. Contoh yang paling simpel, bisa kita lihat pada para anggota DPR yang seakan-akan mereka adalah para manusia Mulia dan Tanpa Dosa. Itulah contoh manusia Lebay. Simpel mungkin terdengar, tapi kenyataannya mereka yang tergolong manusia Lebay biasanya memancing keengganan manusia lain untuk mendekat kepada mereka yang Lebay. Mereka yang Lebay, dengan sikap mereka seperti itu sama saja membuat tembok yang tinggi untuk orang lain mengenal dan menjalin sebuah hubungan yang baik. Biasanya orang lain akan menjaga jarak terhadap mereka yang termasuk kedalam katagori ini.

Walah kok sampai sejauh dan seburuk inikah artinya...???!!! Tapi biarlah, yang penting PNS LEBAY sesuai dengan judul di atas artinya PNS yang berlebihan waktu luangnya sehingga banyak waktu yang dapat digunakan untuk menulis di blog.

Kok bisa banyak waktu luang? ya itu dia... karena serba salah kerja... mau kerja bener salah, karena budaya yang susah dirubah, mau kerja salah udah jelas-jelas salah, mau gimana lagi?!